Jakarta, CNBC Indonesia – Serangkaian ledakan setidaknya mengguncang tujuh lokasi di Yangon, Myanmar. Ini termasuk kantor-kantor milik negara, area kamp militer dan pusat perbelanjaan.
Melansir media lokal The Irrawady, hal ini terjadi Rabu (7/4/2021). Tiga ledakan terjadi pagi hari di kamp dekat Pagoda Shwedagon, di Kotapraja (sejenis kabupaten) Dagon, Yangon.
Area itu merupakan tempat keluarga personil militer tinggal. Sanksi menyebut bom granat dipasang di sebuah jalan di depan rumah aparat.
Kejadian ini menyebabkan kerusakan pada kendaraan yang terparkir. Tidak ada korban jiwa dilaporkan.
Hal yang sama juga dilaporkan televisi yang terafiliasi dengan junta militer Myawaddy TV. Ada tiga granat meledak di dekat perumahan militer, tempat sampah dan area parker.
Televisi itu juga melaporkan tiga ledakan lain terjadi di dekat komplek Yangon’s Hluttaw, lembaga legislatif, di Kotapraja Dagon. Sementara dua lainnya di kantor administrasi Kotapraja Sanchaung dan di bawah jembatan Myannigone Flyover.
Selain itu, masih mengutip The Irrawady, ledakan juga terjadi di pusat perbelanjaan Myanmar Plaza di Kotapraja Mayangonbe. Ledakan ini persis setelah ledakan dilaporkan di pelabuhan Myanmar di Kotapraja Kyauktada.
Belum ada pihak yang mengaku bertanggung jawab. Namun kecurigaan muncul di media sosial yang menyalahkan rezim junta.
“Banyak orang telah menyatakan kecurigaan bahwa rezim mengatur ledakan sebagai dalih untuk meningkatkan tindakan keras terhadap pengunjuk rasa anti-rezim yang telah dituduh oleh para pemimpin kudeta militer telah mengguncang negara,” tulis media itu.
Sebelumnya, Selasa, sebuah bus milik militer juga meledak di Yangon selatan. Minggu, dua pusat perbelanjaan milik militer juga terbakar dan membuat aturan larangan warga sipil keluar rumah diterapkan.
Myanmar mengalami kekacauan sejak 1 Februari 2021. Kala itu militer mengambil alih kekuasaan pemimpin de facto Aung San Suu Kyi dengan menahan tokoh penting Myanmar tersebut.
Ini menimbulkan demo dua bulan lebih, yang berujung pada aksi kekerasan aparat. Setidaknya, dalam laporan lembaga yang menangani tahanan politik AAPP, ada 590 warga tewas di tangan aparat, meski pemerintah mengklaim jumlahnya sekitar 200 orang.
[Gambas:Video CNBC]
(sef/sef)
